HARI INI, 66 TAHUN AMANAT 5 SEPTEMBER

0
396

Sikap Rakyat DIY untuk Menekan

KR – 5 September 2011

YOGYA (KR) – Amanat Kawula Ngayogyakarta Hadiningrat, yang ditandatangani ketua DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota serta para bupati/walikota se-DIY, untuk menekan  pemerintah dan DPR mengesahkan RUUK DIY, dengan konsep penetapan seperti kehendak masyarakat Yogyakarta. Jika pemerintah tidak penuhi aspirasi rakyat, berarti pemerintah sudah kehilangan legitimasi dan di mata rakyat tidak layak memimpin NKRI.

Seperti diberitakan sebelumnya, dokumen amanat rakyat itu akan diserahkan kepada Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paduka Paku Alam IX pada acara open house Syawalan di Pagelaran Kraton Yogyakarta, Senin (5/9) pukul 09.00 hingga 11.00 hari ini.

Open house sekaligus merupakan peringatan 66 tahun Amanat 5 September 1945 yang menandai bergabungnya Negari Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman ke dalam NKRI. Diharapkan ribuan masyarakat DIY akan menghadiri acara ini.

Ketua Sekretariat Bersama Gerakan Keistimewaan DIY, Widihasto Wasana Putra mengatakan, amanat rakyat merupakan kebulatan tekad untuk mempertahankan status keistimewaan DIY dengan penetapan Sultan HB dan Paku Alam sebagai gubernur dan wakil gubernur.

”Melalui amanat yang nanti akan diserahkan kepada presiden dan DPR, rakyat DIY menyatakan pada pemerintah untuk segera mengesahkan RUUK yang isinya sesuai aspirasi rakyat Yogya.” katanya saat dihubungi KR, Minggu (4/9) malam.
Mengenai kelanjutan rencana Kongres Rakyat Yogya untuk mengukuhkan Sultan dan Paku Alam sebagai gubernur dan wagub, pihaknya mengambil sikap menunggu dan reaktif. Sekarang masih terlalu dini membicarakan rencana tersebut.

”Soal kongres rakyat, kami akan wait and see dan menunggu momentum yang tepat. Saat ini masih suasana Lebaran, lalu Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR juga belum menelurkan keputusan. Kami tunggu hingga ada kejelasan bagaimana sikap pemerintah menjelang berakhirnya masa perpanjangan jabatan Sultan sebagai Gubernur DIY pada Oktober 2011,” jelasnya.

Menanggapi pernyataan tersebut, Ketua MK Prof Mahfud MD menegaskan, tidak akan turut campur selama masih berbentuk RUUK. ”Itu kan masih dibahas oleh DPR jadi bukan ranah saya, tidak ikut campur,” tegasnya. Namun jika telah disahkan dan ada pengaduan dari masyarakat, MK akan mengambil langkah sesuai dengan ketentuan.(Bro/*-7)-f